Bawaslu Kabupaten Ende Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama DPC Hanura

Ende, Bawaslu Kabupaten Ende - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ende menggelar konsolidasi demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Ende, Jumat (12/6/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPC Partai Hanura, Jalan Flores, Kelurahan Nanganesa ini fokus menyoroti sejumlah isu krusial berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, Kepala Desa, pencegahan politik uang, pemetaan daerah pemilihan (dapil), serta integritas pengawas pemilu.

Kedatangan tim Bawaslu Kabupaten Ende dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Miftah Faridl, S.Sos., didampingi Kepala Subbagian Pengawasan, Rasyid Abubakar, S.Sos. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Ketua DPC Partai Hanura Ende, Tibertius Didimus Toki, S.Sos., bersama jajaran pengurus partai.

Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak sepakat mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN, aparat penegak hukum, hingga jajaran aparatur desa guna menciptakan iklim politik yang sehat dan adil. Selain itu, sorotan tajam juga diberikan pada integritas jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) agar dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan.

Pada kesempatan yang sama, DPC Partai Hanura memberikan catatan penting terkait pelaksanaan pesta demokrasi. Hanura mengusulkan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan pada tahun-tahun sebelumnya. Dua poin krusial yang digarisbawahi oleh partai adalah akurasi pengawasan data pemilih serta penataan dapil ke depan.

Menanggapi masukan dan usulan dari Hanura, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Ende, Miftah Faridl, S.Sos., menyambut baik komitmen tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa Bawaslu berkomitmen penuh untuk memperketat pengawasan di lapangan, khususnya terkait netralitas seluruh perangkat negara mulai dari tingkat daerah hingga desa, serta menindak tegas segala bentuk praktik politik uang (money politics).

Miftah juga menambahkan bahwa aspirasi mengenai evaluasi data pemilih dan pemetaan dapil akan menjadi catatan strategis bagi Bawaslu dalam menyusun peta kerawanan dan strategi pencegahan yang lebih efektif. Bawaslu mengapresiasi keterbukaan Hanura dan berharap kerja sama dalam pengawasan partisipatif ini dapat terus terjaga demi melahirkan pemilu yang berintegritas.

Di akhir pertemuan, Partai Hanura menyatakan dukungan penuhnya terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Ende. Mereka berharap lembaga pengawas ini dapat bekerja lebih baik, independen, dan profesional dalam mengawal seluruh tahapan demokrasi ke depan. Penulis: Humas Bawaslu Kabupaten Ende.