Lolly Suhenty : NTT Termasuk Daerah Rawan Konflik Dalam Pemilu

Ende, Bawaslu Kabupaten Ende – Perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Umum maupun  Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, sering terjadi konflik kepentingan, baik Suku, Agama dan Ras  (golongan). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  merupakan salah satu Provinsi di Indonesia termasuk daerah rawan konflik.

Hal ini diungkapkan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H), Lolly Suhenty, S.Sos.I.,M.H, didampingi ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si, serta Pejabat Gubernur NTT, Ayodhia Gehak Lakunamang Kalaka, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bagi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilaksanakan di hotel Harper kota kupang pada, Sabtu (14/10/2023).

Lolly Suhenty mengatakan, “Provinsi NTT termasuk daerah rawan konflik. Dalam daftar indeks kerawanan pemilu (IKP), Provinsi NTT termasuk dalam daftar predikat kerawanan pemilu maupun Pilkada yang cukup tinggi”,katanya.

Lolly Suhenty menambahkan, “Ada dua kabupaten/kota yang memiliki kerawanan tinggi yakni kabupaten Alor dan kabupaten Malaka. Untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, anggota Bawaslu kabupaten/kota, mulai saat ini seharusnya, sudah mulai memetakan kerawaanan pemilu secara berkala. Tujuan pemetaan untuk bisa meminimalisir serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu ”,ungkapnya.

Menurutnya, “Dua kabupaten/kota sebagaimana dimaksud karena pernah terjadi permasalahan terkait dengan politisasi Suku, Agama, Ras (Sara). Berdasarkan agregat nilai kerawanan pemilu provinsi NTT masih berada dalam kategori rawan sedang, namun pada tingkat kontestasi predikat tingkat kerawanan termasuk cukup tinggi”,ujarnya.

Tambah Kordiv P2H Bawaslu RI, “Penunjukan tempat pelasanaan Rakornas di provinsi NTT merupakan salah satu alasan bagi Bawaslu RI, agar bisa belajar dari permasalahan yang penah dialami masyarakat NTT pada Pilkada maupun Pemilu sebelumnya. Dari permasalahan yang ada, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, bisa belajar bagaimana cara/teknis memitigasi kerawanan Pemilu”,tambahnya.

Lanjut Lolly Suhenty, “Dengan kemampuan kita sebagai penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan, mudah-mudahan dengan pengalaman dialami, yang kita belajar dari NTT, keadaan demikian akan mampu menekan segala kerawanan pada Pemilu tahun 2024.

Lebih lanjut Ia menambahkan, “Dengan adanya kegiatan Rakornas ini dapat memberikan penguatan kapasitas bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota. Selanjutnya dengan adanya kegiatan ini dapat memantapkan pencegahan dalam pengawasan tahapan kampanye untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas serta penegakan hukum yang efektif, efisien”.

Sementara itu Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purivicacao Sarmento mengungkapkan, “Ucapan terimah kasih kepada Bawaslu RI yang telah menunjuk Provinsi NTT sebagai tempat penyelenggara Rapat Koordianasi Nasional (Rakorna). Penunjukan NTT merupakan yang pertama sebagai tempat penyelenggara kegiatan se-indonesia”.

Nonato menambahkan, “Penunjukan NTT sebagai tempat penyelenggara rakornas menurutnya merupakan sebuah kerhormatan bagi kami di Bawaslu NTT. NTT merupakan salah satu provinsi yang sangat toleran dengan agama lain. Sejarah telah mencatat bahwa fundasi kebangsaan pertama kalinya, Bungkarno temukan di Ende provinsi NTT yang saat ini menjadi Dasar Negara kita yaitu Pancasila”,jelasnya.

Tambah Ketua Bawaslu NTT, “NTT sangat beragam, baik Suku, Agama, dan bahasa, Itulah wajah NTT. Walaupun banyak keragaman namun dalam kehidupan sehari-hari NTT sangat toeran dengan sesama yang lain.   

Selanjutnya dikesempatan yang sama Pejabat Gubernur NTT, Ayodhia Gehak Lakunamang Kalaka mengatakan, “Untuk mengantisipasi pelanggaran Pemilu, Bawaslu harus bekerja sama dengan banyak pihak dalam mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran pemilu”.

Pejabat Gubernur NTT, Ayodhia Gehak Kalaka menambahkan, “Saya berharap Bawaslu harus bekerjasama dengan banyak pihak, harus berkolaborasi dengan orang lain sehingga dapat meminimalisir pelanggaran Pemilu’,ujarnya.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Tiga hari tersebut menghadirkan narasumber, akademisi dari Universitas Bhayangkara, Ida Budhiati; pegiat Pemilu,  Nurhayati Solapari, dan Ismail Fahmi (Drone Emprite).

Adapun peserta Rakornas sebanyak 636 peserta dari anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam kegiatan tersebut hadir pula ketua Bawaslu Ende, Basilius Wena, serta anggota Bawaslu Provinsi NTT, pejabat struktural dan Fungsional serta staf Bawaslu RI dan staf Bawaslu NTT. Penulis: Ferdi Anadena.

_{Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2024 se-Indonesia, bertempat di hotel Harper kota kupang pada, Sabtu (14/10/2023). Foto: Humas Bawaslu NTT}