Gelar Konsolidasi Demokrasi di Sekretariat Golkar, Bawaslu Kabupaten Ende Bahas Isu Strategis Pemilu
|
Ende, Bawaslu Kabupaten Ende – Komitmen untuk menciptakan iklim kontestasi politik yang bersih dan berintegritas terus digaungkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ende melalui penguatan sinergitas di lapangan. Langkah konkret kembali ditunjukkan lewat agenda Konsolidasi Demokrasi dengan mengunjungi Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Ende pada Jumat (19/6/2026).
Rombongan Bawaslu dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Miftah Faridl, S.Sos. Agenda kerja ini juga diikuti oleh Kepala Subbagian (Kasubag) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) dan Hukum, Elisabeth Renggi, S.Sos, serta jajaran staf divisi terkait.
Kehadiran jajaran pengawas Pemilu ini disambut dengan penuh kehangatan oleh perwakilan pengurus Partai Golkar, Kanisius Ray, yang saat itu didampingi oleh segenap pengurus harian partai.
Ruang dialog yang terbangun secara akrab dan interaktif tersebut dimanfaatkan kedua belah pihak untuk mengupas tuntas rentetan problematika utama yang kerap membayangi Pemilu di tingkat daerah. Atensi utama perbincangan mengarah pada krusialnya mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, hingga jajaran Kepala Desa agar pelaksanaan pesta demokrasi tetap berjalan adil dan steril dari intervensi kekuasaan.
Di samping persoalan netralitas, tantangan klasik berupa praktik politik uang (money politics) turut memicu diskusi yang mendalam. Bawaslu menggarisbawahi pentingnya penguatan edukasi politik secara meluas guna membentengi masyarakat dari godaan politik pragmatis. Tidak kalah strategis, forum tersebut juga mengangkat isu pentingnya pemenuhan hak serta kuota keterwakilan perempuan dalam kancah politik praktis agar aspirasi mereka terakomodasi secara optimal.
Kordiv HP2H Bawaslu Ende, Miftah Faridl, S.Sos., mengutarakan bahwa efektivitas pengawasan Pemilu sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi aktif partai politik selaku pilar utama demokrasi.
"Forum konsolidasi ini merupakan momentum strategis kami untuk menyelaraskan frekuensi. Kami mengetuk pintu Partai Golkar serta segenap elemen parpol di Ende untuk bersinergi memagari pilkada dari noda politik uang, memastikan netralitas aparatur negara dari tingkat atas hingga kepala desa, sekaligus memperjuangkan ruang partisipasi perempuan demi mewujudkan demokrasi yang inklusif," papar Miftah Faridl.
Rangkaian tatap muka ini dipungkasi dengan lahirnya nota kesepahaman moral antara Bawaslu Kabupaten Ende dan DPD Partai Golkar Kabupaten Ende. Kedua institusi ini bersepakat penuh untuk mengawal jalannya setiap tahapan Pemilu dengan bersandar pada koridor hukum yang berlaku.
DPD Partai Golkar Kabupaten Ende menegaskan komitmennya untuk segera mengonsolidasikan seluruh kader hingga simpatisan di tingkat akar rumput agar proaktif melakukan pencegahan dini terhadap segala bentuk pelanggaran, sekaligus menjaga situasi politik yang aman, sejuk, dan kondusif di wilayah Kabupaten Ende. Penulis: Humas Bawaslu Kabupaten Ende.
